Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

         Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Baratdan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpinoleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk  dapat  melaksanakan  tugas  seperti  tersebut  diatas,  Inspektorat  Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

2.Fungsi

Untuk  melaksanakan Tugas Pokok tersebut diatas, maka Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  • pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  • penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Inspektorat KabupatenTanjung Jabung Barat

Inspektorat memiliki tugas sebagai berikut:

1. INSPEKTUR

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  5. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
  2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
  3. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
  4. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
  5. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  6. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

3.  KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

  1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
  2. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan perlengkapan;
  3. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  4. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
  5. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
  6. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat;
  7. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

4. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

  1. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
  2. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
  3. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
  4. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
  5. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
  6. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
  7. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  8. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
  9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

5. KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

  1. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  2. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi;
  3. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  4. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan;
  5. melakukan evaluasi hasil pengawasan;
  6. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
  7. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan;
  8. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  9. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
  10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

7. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I adalah :

  1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
  2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
  4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
  5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  7. pengoordinasian program pengawasan;
  8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIadalah :

  1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
  2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
  4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
  5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  7. pengoordinasian program pengawasan;
  8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IIIadalah :

  1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
  2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
  4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
  5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  7. pengoordinasian program pengawasan;
  8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

10. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IVadalah :

  1. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
  2. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  3. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
  4. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
  5. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
  6. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  7. pengoordinasian program pengawasan;
  8. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  1. JABATAN FUNGSIONAL
  • JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kelompok  Jabatan  Fungsional   Auditor mempunyai  tugas  Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi :

  1. melakukan reviu Laporan Keuangan;
  2. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
  3. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  4. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  5. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  6. melakukan koordinasi program pengawasan;
  7. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
  8. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.
  • JABATANFUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

Kelompok Jabatan Fungsional  Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai  tugas  melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar Pengawasan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

  1. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
  2. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
  3. melakukantindaklanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  4. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
  5. melakukan pengawasan dan pembinaan atas perda dan peraturan Kepala Daerah;
  6. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  7. melakukanpengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
  8. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
  9. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
  10. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
  11. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  12. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
  13. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.